Permasalahan ODOL (Over Dimension and Over Loading) di Indonesia bukanlah hal baru. Kendaraan angkutan barang yang melebihi batas dimensi dan muatan telah lama menjadi momok bagi keselamatan lalu lintas dan ketahanan infrastruktur. Namun di tahun 2025, berbagai kebijakan terkait ODOL mengalami pembaruan signifikan. Artikel ini akan mengulas apa saja kebijakan yang berubah, mengapa perubahan itu penting, serta apa dampaknya bagi industri dan masyarakat.
Apa Itu ODOL?
Sebelum membahas kebijakan terbaru, penting memahami definisi ODOL. Istilah ini merujuk pada kendaraan barang yang Over Dimension dan Over Loading. Over Dimension adalah kendaraan yang melebihi ukuran panjang, lebar, atau tinggi standar kendaraan. Sementara itu, Over Loading adalah kendaraan yang melebihi kapasitas muatan yang diizinkan, termasuk melebihi Muatan Sumbu Terberat (MST) sesuai kelas jalan. Kedua pelanggaran ini berdampak langsung terhadap umur jalan, keselamatan pengguna jalan lain, konsumsi BBM, hingga tingkat polusi udara.
Baca Juga: Pengaruh Kendaraan Truk ODOL di Jalan Raya
Ringkasan Kebijakan Terkait ODOL Sebelumnya
Sebelum 2025, kebijakan yang mengatur ODOL telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti:
- UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
- Permenhub No. 134 Tahun 2015: Kendaraan overload >20% dilarang meneruskan perjalanan.
- Surat Edaran Menhub No. 116 Tahun 2021: Fokus pengawasan ODOL di jalan tol dan arteri utama.
Namun, penerapan di lapangan belum optimal. Banyak pelanggar lolos, sanksi tidak memberikan efek jera, dan pengawasan belum merata.
Apa Saja yang Berubah di Tahun 2025?
Tahun 2025 menjadi titik balik dalam penanganan ODOL di Indonesia. Pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan imbauan dan razia konvensional, tetapi bergerak ke arah penegakan hukum berbasis teknologi dan kolaborasi lintas instansi. Kebijakan ini dirancang untuk menjangkau akar permasalahan, mulai dari modifikasi kendaraan ilegal hingga celah sanksi yang terlalu ringan.
1. Penegakan Hukum Lebih Ketat dan Terstruktur
Mulai pertengahan 2025, pemerintah melalui Kemenhub dan Polri memperkuat implementasi Zero ODOL dengan pendekatan kolaboratif. Pelanggaran over dimension kini diklasifikasikan sebagai tindak pidana lalu lintas berdasarkan Pasal 277 UU LLAJ. Sanksinya bisa mencapai penjara 1 tahun atau denda Rp 24 juta.
Baca Juga: Mewujudkan Zero ODOL di Indonesia Menggunakan Teknologi Canggih
2. Integrasi Teknologi: WIM dan ETLE
Pengawasan kini dibantu oleh Weigh In Motion (WIM) dan sistem ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) yang terpasang di jalan tol, pelabuhan, dan kawasan industri. Ini memungkinkan penegakan hukum otomatis dan pencatatan pelanggaran yang lebih transparan.
3. Zona Prioritas Penertiban ODOL
Kebijakan terbaru menekankan tiga zona pengawasan utama, pelabuhan, jalan tol dan kawasan industri. Ini dipilih karena menjadi jalur utama lalu lintas logistik yang padat dan rawan pelanggaran.
4. Kebijakan Jalan Khusus
Kendaraan ODOL dari sektor tambang dan perkebunan didorong menggunakan jalan khusus, bukan jalan umum. Peraturan menyebut bahwa kendaraan ODOL diperbolehkan melintas di jalan khusus, selama tidak bersinggungan dengan jalan umum atau memenuhi standar kelas jalan nasional.
Baca Juga: Peraturan dan Regulasi ODOL Berdasarkan Jenis Truk dan Muatannya
5. Target Pencapaian 2025–2026
Pemerintah menetapkan Quick Win penanganan ODOL, di antaranya:
- 20% data kendaraan angkutan barang tercatat elektronik di Q1 2026.
- Implementasi WIM di 10 lokasi strategis nasional.
- Penataan jalur dan jam operasional kendaraan berat di tol.
Mengapa Perubahan Kebijakan Ini Penting?
Perubahan kebijakan ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi strategi nyata untuk mengatasi masalah kronis yang selama ini menggerogoti sektor transportasi dan logistik. ODOL bukan hanya urusan pengemudi atau pemilik armada, tetapi menyangkut keselamatan umum dan kerugian negara dalam jangka panjang. Berikut empat alasan utama mengapa kebijakan terbaru ini harus diperhatikan semua pihak:
1. Melindungi Infrastruktur
Kendaraan ODOL mempercepat kerusakan jalan karena tekanan sumbu melebihi batas toleransi konstruksi. Jalan yang semestinya bertahan 10–20 tahun bisa rusak dalam hitungan bulan saat terus dilintasi truk dengan tonase berlebih. Pemerintah mengeluarkan triliunan rupiah tiap tahun hanya untuk perbaikan jalan yang seharusnya belum rusak jika ODOL ditertibkan.
Baca Juga: Jasa Pemasangan WIM: Solusi untuk Mendeteksi Kendaraan ODOL
2. Mengurangi Kecelakaan
ODOL meningkatkan risiko kecelakaan fatal karena kendaraan menjadi lebih sulit dikendalikan, terutama saat menuruni jalan atau saat pengereman mendadak. Data menunjukkan bahwa banyak kecelakaan melibatkan truk dengan muatan berlebih yang mengalami rem blong atau terguling. Truk ODOL juga kerap menjadi pemicu tabrakan beruntun karena bergerak lambat dan tidak stabil.
3. Memberikan Kepastian Hukum
Dengan mengkategorikan over dimension sebagai kejahatan lalu lintas, penindakan hukum menjadi lebih tegas dan terarah. Tidak ada lagi ruang toleransi bagi pengusaha nakal yang memodifikasi kendaraan tanpa izin tipe resmi. Hal ini juga membantu melindungi pengusaha angkutan yang patuh dari persaingan tidak sehat akibat praktik ODOL.
4. Dukung Ekonomi dan Lingkungan
Kendaraan ODOL membutuhkan tenaga ekstra, sehingga konsumsi BBM meningkat dan emisi karbon pun naik signifikan. Dalam jangka panjang, ini menambah beban ekonomi negara dan merusak lingkungan. Penertiban ODOL mendukung upaya nasional menuju efisiensi energi dan transportasi hijau yang berkelanjutan.
Baca Juga: Pencegahan Truk ODOL: Strategi Mengurangi Muatan Berlebih di Jalan Raya
Penutup
Kebijakan terkait ODOL di tahun 2025 menandai era baru dalam manajemen transportasi logistik di Indonesia. Penegakan hukum yang lebih tegas, didukung teknologi dan pendekatan lintas kementerian, diharapkan bisa mengurangi kerugian infrastruktur, menekan angka kecelakaan, dan memperkuat sistem logistik nasional.
Untuk pelaku usaha, inilah saatnya berbenah. Patuh terhadap regulasi bukan hanya soal menghindari sanksi, tetapi juga bagian dari kontribusi terhadap keselamatan, efisiensi, dan pembangunan berkelanjutan. Butuh sistem timbang yang lebih akurat, efisien, dan real-time? Gunakan teknologi Weigh-in-Motion (WIM), solusi modern untuk monitoring kendaraan bermuatan besar secara otomatis. DCT Total Solution siap membantu, mulai dari perencanaan, instalasi, hingga integrasi sistem WIM yang sesuai dengan kebutuhan lokasi dan volume kendaraan. Informasi lainnya tentang WIM bisa kunjungi [link ini], atau bisa kunjugi situs resmi kami di dct.co.id. Kontak kami melalui WhatApp 0899 0288 888 atau email info@dct.co.id.
