Pemerintah semakin gencar menggalakkan penerapan WIM di ruas tol prioritas sebagai bagian dari strategi pencegahan pelanggaran Over Dimension dan Over Loading (ODOL). Dengan mengintegrasikan teknologi timbang otomatis ke jalur tol utama, langkah ini diharapkan tidak hanya menindak kendaraan yang melanggar tetapi juga memberikan efek jera secara nyata. Melalui kebijakan ini, pemerintah mendukung program nasional menuju Zero ODOL 2026.
Teknologi WIM
Weigh In Motion (WIM) adalah teknologi penimbangan kendaraan saat melaju yang dipasang di titik strategis seperti jalan tol dan gerbang tol. Setidaknya 10 alat WIM telah aktif di ruas tol utama sejak awal 2022, termasuk Tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatra, dan terus ditambah jumlahnya sepanjang 2025.
Di jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga, terdapat setidaknya 7 titik WIM, menggunakan varian high‑speed dan low‑speed. Alat ini mampu merekam berat kendaraan, jumlah gandar, serta kelebihan muatan secara real time tanpa mengganggu arus lalu lintas.
Manfaat Langsung Penerapan WIM di Ruas Tol Prioritas
Pemasangan WIM memberikan manfaat signifikan:
- Mencegah pelanggaran ODOL, karena kendaraan yang kelebihan muatan akan terdeteksi otomatis dan dapat langsung diarahkan ke rest area atau exit tol.
- Data penindakan yang terekam bisa diintegrasikan dengan ETLE dan UPPKB (Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor), menciptakan proses yang transparan dan sistematis.
- Mengurangi kerusakan infrastruktur tol dan risiko kecelakaan, karena beban lebih pada kendaraan ODOL diketahui menjadi penyebab utama degradasi perkerasan jalan.
Kolaborasi Lintas Instansi dalam Implementasi WIM
Penerapan WIM dilakukan melalui kerjasama antara Kemenhub, Kemen PU, Polri, Jasa Marga, dan pemerintah daerah. Direktur Jenderal Hubdat Kemenhub bersama Jasa Marga sepakat mengintegrasikan data WIM dan legalitas kendaraan di Tollroad Command Center, menjadi fondasi penegakan ODOL yang menyeluruh. Ketua Dirjen Bina Marga Kemen PU juga mendukung penggunaan WIM sebagai alat bantu utama penindakan pelanggaran ODOL di tol nasional.
Kolaborasi ini tidak hanya menyasar tol utama, tetapi juga berencana memperluas jangkauan penindakan dengan memberikan justifikasi hukum untuk WIM sebagai ekivalen jembatan timbang resmi.
Tantangan dan Upaya Optimalisasi Penerapan WIM
Meskipun sudah diberlakukan sejak 2022, masih terdapat beberapa tantangan:
- Lokasi WIM yang masih terbatas, padahal rata-rata 21,6% kendaraan berat terindikasi ODOL.
- Regulasi dan kalibrasi WIM masih membutuhkan justifikasi hukum dari MA dan Kejagung agar hasil penimbangan resmi dianggap sah.
- Pelaku usaha dan sopir perlu diberikan edukasi lebih mendalam agar memahami cara kerja dan implikasi penerapan WIM.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menetapkan program training, sosialisasi yang intensif, serta memperluas titik pemasangan WIM. Selain itu, lisensi kalibrasi dari Metrologi dan dukungan penegakan elektronik lewat ETLE juga diperkuat.
Penerapan WIM dan Zero ODOL: Rencana 2025–2026
Dalam rangka mendukung program Zero ODOL 2026, pemerintah menetapkan target strategis: pemasangan WIM di 10 jalur tol prioritas nasional, integrasi data antara kementerian dan BUJT, serta penataan jam operasional kendaraan berat. Pelaksanaan penuh ditargetkan selesai awal 2026, lengkap dengan sistem data digital end-to-end yang memudahkan penanganan kendaraan ODOL sebelum masuk tol.
Jasa Instalasi WIM Terpercaya
Agar penerapan WIM berjalan efektif, dibutuhkan mitra instalasi yang berpengalaman dan memahami standar regulasi ODOL. DCT Total Solution menyediakan layanan instalasi WIM terpercaya dengan sistem akurat, terkalibrasi, dan siap terintegrasi ke ETLE maupun sistem Kemenhub. Solusi ini mendukung operasional transportasi agar tetap patuh dan efisien.
Kesimpulan
Penerapan WIM di ruas tol prioritas menjadi tonggak utama strategi pengawasan pelanggaran ODOL di Indonesia. Teknologi otomatis ini tidak hanya mendukung penindakan yang tegas dan transparan, tetapi juga mencegah kerusakan jalan dan kecelakaan.
Integrasi WIM, ETLE, dan data antarlembaga memastikan sistem pengawasan kendaraan ODOL berjalan efektif dan berkelanjutan. Pemerintah optimis program ini akan membantu mencapai visi Indonesia bebas ODOL pada 2026.
